LEGESLASI SEMU (PSEUDO WETGIVING)

LEGESLASI SEMU (PSEUDO WETGIVING)

LEGESLASI SEMU ADALAH PENCIPTAAN DARI PADA PERATURAN-PERATURAN HUKUM OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARAYANG BERWENANG, YANG SEBENARNYA DIMAKSUDKAN SEBAGAI GARIS-GARIS PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK MELAKSANAKAN SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DIPUBLIKASIKAN SECARA LUAS. DENGAN DEMIKIAN TIMBULLAH SEMACAM HUKUM BAYANGAN YANG MEMBAYANGI UNDANG-UNDANG.
CONTOH PELAKSANAAN PASAL 36 KUHD TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, MENTERI KEHAKIMAN MENETAPKAN GARIS PEDOMAN YANG DIUMUMKAN SECARA LUAS KEPADA SEMUA NOTARIS.
LEGESLASI SEMU MENGIKAT RAKYAT SECARA TIDAK LANGSUNG, YANG DIIKAT DIIKAT SECARA LANGSUNG OLEH LEGESLASI SEMU ADALAH PARA PEJABAT PELAKSANA BERDASARKAN PRINSIP HIRARKI JABATAN , DIMANA PEJABAT BAWAHAN SELALU WAJIB TAAT ATAS PERINTAH ATASAN.
OLEH KARENA ITU SETIAP NOTARIS TIDAK AKAN BERANI MELANGGAR GARIS PEDOMAN TERSEBUT, WALAUPUN BUKAN HUKUM. OLEH KARENA AKTA NOTORIS YANG DIBUAT TIDAK AKAN DISAHKAN OLEH PEJABAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN BERARTI PERUSAHAAN PERSERONYA TIDAK AKAN JADI.
LEGESLASI SEMU INI BERASAL DARI DISKRESI ATAU FRIES ERMESSEN YANG DIPUNYAI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA, YANG PADA UMUMNYA DIPAKAINYA UNTUK MENETAPKAN POLICY PELAKSANAAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG.