PERBUATAN PEMERINTAH

PERBUATAN PEMERINTAH

A. PERBUATAN NYATA (FEITELIJKE HANDELINGEN) ADALAH

PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN NYATA,YANG TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM.
CONTOHNYA ADALAH PERESMIAN PEMBANGUNAN GEDUNG, JEMBATAN, JALAN DAN UPACARA-UPACARA LAIN-LAIN

B. PERBUATAN HUKUM ATAU RECHTS HANDELINGEN

PERBUATAN HUKUM ADALAH PERBUATAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENIMBULKAN HUBUNGAN HUKUM DAN PADA AKHIRNYA AKAN MELAHIRKAN AKIBAT HUKUM YANG BERUPA HAK DAN KEWAJIBAN.
PERBUATAN HUKUM DAPAT DIBAGI MENJADI 2 YAITU:
1. PERBUATAN HUKUM PUBLIK
2. PERBUATAN HUKUM PRIVAT/PERDATA

AD.1. PERBUATAN HUKUM PUBLIK ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DIDASARKAN PADA KEHENDAK SATU PIHAN YAITU PEMERINTAH.
AD.2. PERBUATAN HUKUM PRIVAT ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DIDASARKAN PADA KEHENDAK DARI PARA PIHAK.